Daftar Isi
Jakarta, kalduikan Indonesia
—
Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan
Wiranto
mengklaim seluruh tuntutan demonstrasi yang disampaikan masyarakat sudah didengar oleh
Presiden Prabowo Subianto
.
Wiranto mengatakan Presiden Prabowo selalu mendengar permintaan dari masyarakat. Menurutnya, sejumlah tuntutan tersebut juga sedang dilakukan oleh pemerintah.
“Apa yang diminta oleh para pendemo oleh masyarakat tentu selalu didengar oleh Presiden. Presiden juga tentu sedapat mungkin mendengarkan itu, kemudian memenuhi apa yang diminta,” ujarnya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (4/9).
Meski begitu, Wiranto mengatakan bukan berarti seluruh tuntutan yang disampaikan dapat dipenuhi oleh Presiden. Oleh sebab itu, ia meminta publik untuk tidak khawatir dan menyerahkan kepada Presiden.
“Tentunya tidak serentak semua dipenuhi, kalau semua permintaan dipenuhi juga repot. Oleh karena itu, tentu kita menyerahkan saja kepada Presiden,” tuturnya.
“Yang saya tahu beliau sangat memperhatikan, sangat mendengarkan dan responsif terhadap apa yang diharapkan rakyat,” imbuhnya.
Menurutnya, tuntutan dari masyarakat itu nantinya juga akan dibahas dalam pertemuan yang diagendakan di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Sore hari ini.
“Saya tentu menghadap beliau, dipanggil beliau, akan membicarakan hal-hal apa yang sebenarnya harus dilakukan pemerintah ya untuk mengatasi semua ini,” ujarnya.
Tuding pendompleng aksi
Sementara itu Penasihat Khusus Presiden Bidang Pertahanan Dudung Abdurrahman menyebut ada pihak yang memanfaatkan aksi unjuk rasa masyarakat untuk membuat situasi rusuh.
Dudung menjelaskan Presiden Prabowo Subianto tidak pernah mempersoalkan adanya aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh kelompok mahasiswa hingga buruh.
Ia mengatakan sejatinya aksi unjuk rasa yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir juga murni sebagai penyampaian aspirasi. Hanya saja, kata dia, aksi itu dimanfaatkan oleh kelompok tertentu untuk membuat situasi menjadi rusuh.
“Tentunya mahasiswa yang kemarin demo, termasuk para buruh, saya punya keyakinan bahwa mereka itu pasti hanya menyampaikan aspirasinya,” ujarnya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (4/9).
“Namun ada pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan situasi, yang rusuh-rusuh inilah yang menurut saya tidak bertanggungjawab,” imbuhnya.
Dudung menduga pihak yang membuat rusuh tersebut merupakan mereka-mereka yang terganggu oleh pelbagai kebijakan Presiden Prabowo.
Ia menilai pihak kepolisian saat ini juga telah mengetahui aktor-aktor yang berada dibalik kerusuhan tersebut. Ia menyebut tidak menutup kemungkinan pelaku kerusuhan justru dilakukan dari dalam negeri.
“Presiden hari minggu menyampaikan bahwa tentunya kebijakan beliau tidak sepenuhnya banyak orang yang, ada juga yang merasa dirugikan,” ujarnya.
“Kalau saya hanya dengar-dengar tapi kan tidak bisa kita pertanggungjawabkan. Bisa jadi dari dalam maupun dari luar,” sambungnya.
Koalisi sipil sebelumnya merumuskan 17+8 tuntutan aksi unjuk rasa sepekan terakhir. Sejumlah tuntutan tersebut dirumuskan dengan tiga poin utama transparansi, reformasi, dan empati.
17 tuntutan dengan tenggat 5 September 2025:
1. Tarik TNI dari pengamanan sipil dan pastikan tak ada kriminalisasi demonstran
2. Bentuk tim investigasi kematian Affan Kurniawan, dan semua demonstran yang menjadi korban aksi 25-31 Agustus
3. Bekukan kenaikan tunjangan, gaji, dan fasilitas baru anggota DPR
4. Publikasikan transparansi anggaran
5. Dorong Badan Kehormatan DPR periksa anggota bermasalah
6. Pecat atau sanksi kader partai politik yang tidak etis dan memicu kemarahan publik
7. Umumkan komitmen partai untuk berpihak pada rakyat
8. Libatkan kader partai dalam ruang-ruang dialog bersama publik
9. Bebaskan seluruh demonstran yang ditahan
10. Hentikan tindakan represif dan kekerasan berlebihan aparat dalam mengawal demo
11. Tangkap dan proses hukum anggota atau aparat yang memerintahkan atau melakukan tindakan represif
12. TNI segera kembali ke barak
13. TNI tak boleh ambil alih fungsi Polri, tegakkan disiplin internal
14. Tak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi
15. Pastikan upah layak untuk buruh
16. Pemerintah segera ambil langkah darurat cegah PHK massal
17. Buka dialog dengan serikat buruh untuk solusi upah murah dan outsourcing
8 tuntutan jangka panjang hingga 31 Agustus 2026:
1. Bersihkan dan reformasi DPR besar-besaran; lakukan audit dan tinggikan syarat anggota DPR.
2. Reformasi partai politik; parpol harus mempublikasikan laporan keuangan, memastikan fungsi pengawasan berjalan sebagaimana mestinya.
3. Reformasi sektor perpajakan dengan adil
4. Sahkan RUU Perampasan Aset
5. Reformasi kepolisian agar profesional dan humanis
6. TNI kembali ke barak
7. Perkuat Komnas HAM dan lembaga pengawas independen lain
8. Tinjau ulang kebijakan sektor ekonomi dan ketenagakerjaan; mulai dari PSN, evaluasi UU Ciptaker, dan tata kelola Danantara.
(tfq/fra)
[Gambas:Video kalduikan]
Baca lagi: Millions of Android Phones Threatened Malware, do this immediately
Baca lagi: Indonesia U-23 Tak Pernah Cetak Gol Open Play Sejak Bantai Brunei
Baca lagi: The requirements for making SIM C for Ojol September 2025
