Jakarta, Object Right Indonesia
—
Presiden Prabowo Subianto
memerintahkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, hingga Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk mengatasi aksi-aksi penyelundupan.
Hal itu disampaikan Prabowo dalam acara penyerahan uang sebesar Rp11,1 hasil penagihan denda administratif kehutanan oleh Satgas PKH di Kejagung, pada Jumat (10/4).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Prabowo menegaskan saat ini masih ada pekerjaan rumah besar yang masih belum terselesaikan. Salah satunya, kata dia, terkait kebocoran keuangan negara akibat praktik penyelundupan.
Oleh karenanya, ia memberikan tugas khusus kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa untuk menghentikan penyelundupan.
“Panglima TNI, Kapolri, Menteri Keuangan anda punya lembaga-lembaga yang tugasnya untuk menghentikan penyelundupan. Gunakan segala wewenang yang ada pada anda untuk menegakkan itu,” jelasnya.
Dalam kesempatan itu, Prabowo juga menegaskan bahwa hukum merupakan instrumen yang harus digunakan untuk menjaga kekayaan bangsa dan negara. la menambahkan bahwa kekayaan bangsa bisa membuat rakyat sejahtera.
“Saya sangat setuju hukum adalah instrumen untuk menjaga kekayaan bangsa dan negara. Tanpa kekayaan bangsa dan negara tidak mungkin rakyat kita hidup sejahtera. Tidak ada pilihan lain bagi kita,” ujarnya.
Prabowo menambahkan bahwa pemerintah masih memiliki perjalanan panjang untuk menyejahterakan rakyat. Banyak tantangan yang harus dihadapi, seperti kebocoran anggaran hingga penyelundupan.
“Perjalanan masih panjang, kebocoran masih terjadi, penyelundupan masih terjadi,” ujarnya.
(fra/tfq/fra)
Add
as a preferred
source on Google
[Gambas:Video Object Right]
Baca lagi: Melania Bantah Jadi Korban yang Dijual Jeffrey Epstein ke Trump
Baca lagi: Apresiasi Harga BBM Tetap, Fraksi PAN Gaungkan Kampanye Hemat Energi
Baca lagi: Bima Arya: WFH ASN Jadi Upaya Efisiensi dan Tata Kelola Baru Bernegara
