Bandung, kalduikan Indonesia
—
Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi Perhimpunan
Hotel
dan Restoran Indonesia (
PHRI
) Yuno Abeta Lahay menilai kebijakan pemerintah menggratiskan
pajak
penghasilan (PPh) karyawan hotel, restoran, dan katering (horeka) salah sasaran.
Menurutnya, kebijakan itu dampaknya kecil untuk memperbaiki ekosistem horeka yang sedang terguncang. Ia mengatakan saat ini 60 persen karyawan di sektor tersebut pekerja harian, artinya memang tidak dikenakan PPh.
“Artinya kalau kita bisa ada
percentage
, besarnya mungkin meskipun cukup membantu, tapi ya tidak besar gitu karena kan komposisi pegawaian tadi,” kata Yuno saat dihubungi
kalduikanIndonesia.com
, Senin (15/9).
Yuno menjelaskan hotel dan restoran menerapkan kebijakan penggunaan karyawan harian karena bisnis sulit. Mereka melakukan efisiensi dengan lebih banyak mempekerjakan pegawai harian.
Ia juga mengatakan kebijakan penggratisan PPh karyawan justru akan membuat pendapatan negara berkurang. Para pengusaha hotel dan restoran tidak menghendaki hal itu karena justru akan berdampak lebih buruk bagi bisnis.
Yuno berkata pengusaha menginginkan pemerintah membantu peralihan segmen bisnis hotel dan restoran. Salah satu faktor penyebab bisnis sektor ini lesu adalah efisiensi anggaran pemerintah yang memangkas berbagai kegiatan di hotel dan restoran.
“Harapan kita itu adalah bagaimana caranya mengembalikan kembali
market
kita. Bukan berarti kita ingin lagi terjadi
meeting
yang kategorinya menurut pemerintah itu pemborosan, bukan,” ucapnya.
“Dari segmen
government
kita geser ke segmen
leisure
, ke segmen bisnis, ke segmen
individual
trip
. Artinya apa? Penguatan pariwisata melalui
event
. Jadi semua kota itu punya, bisa menjadi memiliki destinasi tersendiri sehingga menjadi daya tarik kita bagi
market
. Itu harapan kita sih sebenarnya,” ujar Yuno.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengumumkan kebijakan pemerintah menggratiskan PPH pasal 21 untuk karyawan sektor hotel, restoran, dan katering (horeka).
Airlangga mengatakan pemerintah menanggung penuh pajak tersebut hingga akhir 2025. Kebijakan ini merupakan salah satu paket stimulus ekonomi yang akan diberikan di semester II-2025.
“Perluasan pajak yang ditanggung oleh pemerintah yang sekarang sudah berjalan industri padat karya untuk didorong juga ke perluasan sektor lain. (Sektornya) horeka,” kata Airlangga pada jumpa pers di Jakarta, Jumat (12/9) dilansir
detik
.
[Gambas:Video kalduikan]
(csr/dhf)
Baca lagi: Rusia Ganggu 2 Negara Eropa Pakai Drone Iran sampai NATO Turun Tangan
Baca lagi: Kejagung Sentil Kubu Nadiem Makarim: Korupsi Tak Sebatas Perkaya Diri
Baca lagi: Hasil Practice MotoGP Catalunya: Brad Binder Tercepat, Marquez Ke-4