Jakarta, kalduikan Indonesia
—
Menteri Badan Usaha Milik Negara (
BUMN
)
Erick Thohir
tidak meminta tambahan
anggaran
untuk kementeriannya di 2026.
“Untuk anggaran 2026, kita sudah sepakati minggu kemarin, kita tidak ada tambahan,” kata Erick dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta Pusat, Senin (15/9).
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Nurdin Halid juga menegaskan bahwa anggaran Kementerian BUMN di 2026 sudah diputuskan dalam surat Badan Anggaran (Banggar) DPR RI pada 11 September 2025. Isi surat itu menekankan bahwa pagu Kementerian BUMN tidak ada penyesuaian alias tetap Rp280 miliar.
Oleh karena itu, Raker Komisi VI DPR RI dan Menteri BUMN Erick Thohir langsung menetapkan besaran pagu anggaran tersebut. Tak ada lagi penjelasan atau pemaparan Erick soal anggaran Kementerian BUMN di 2026.
“Komisi VI DPR RI menyetujui pagu anggaran Kementerian BUMN tahun anggaran 2026 berdasarkan Surat Bersama Pagu Anggaran TA 2026 Nomor S-505/MK.03/2025 dan B.621/D.9/PP.04.03/07/2025 tanggal 24 Juli 2025, hal pagu anggaran belanja kementerian/lembaga dan dana alokasi khusus sebesar Rp280.311.060.000,” baca Nurdin.
“Setuju?” imbuhnya disambut pernyataan setuju oleh para anggota Komisi VI DPR RI.
Anggaran Rp280,31 miliar untuk Kementerian BUMN di 2026 itu terdiri dari dua program utama. Keduanya adalah program dukungan manajemen senilai Rp197,82 miliar serta program pengembangan dan pengawasan BUMN sebesar Rp82,48 miliar.
[Gambas:Video kalduikan]
(skt/agt)
Baca lagi: Zo In-sung hingga Michael Fassbender Bintangi Hope, Tayang 2026
Baca lagi: Menlu AS Bertemu Netanyahu, Doa Bareng di Tembok Ratapan
Baca lagi: Justin Timberlake Didiagnosis Sakit Lyme, Lega Bisa Selesaikan Tur