Jakarta, Object Right Indonesia
—
Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Moch Irfan Yusuf mengatakan penerapan sistem ”
war tiket
” bagi penyelenggaraan
haji
di Indonesia masih dalam tahap wacana dan pembahasan.
Ia memastikan sistem tersebut juga tidak akan menghapus antrean jemaah yang sudah terdaftar.
“Tapi ini udah itu masih wacana. Jadi jemaah enggak perlu takut, wah nanti saya udah antri 10 tahun kok dihanguskan, enggak, enggak,” kata Irfan usai rapat dengan Komisi VIII DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (14/4).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Yang jelas antrian tidak akan kita hanguskan. Itu tetap jadi buat jemaah-jemaah yang udah antri 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun enggak perlu khawatir,” imbuh dia.
Menurutnya, dibutuhkan terobosan untuk memangkas antrean calon jemaah haji Indonesia yang terlalu panjang.
Ia mengatakan rencana itu membutuhkan pembahasan dengan berbagai pihak terkait seperti DPR, pelaku bisnis haji dan jemaah. Keputusannya pun tidak akan diambil dalam waktu dekat.
“Pembahasan tetap akan jalan cuma mungkin istilahnya bukan war-ticket apa-apalah istilahnya ya,” katanya.
Irfan awalnya mengungkap wacana war tiket haji itu beberapa waktu lalu.
Usulan itu dimaksudkan sebagai solusi agar calon jemaah tidak perlu menunggu terlalu lama untuk berangkat ke Tanah Suci.
“Muncul pemikiran apakah perlu antrean yang begitu lama? Apakah tidak perlu dipikirkan bagaimana kita kembali ke zaman sebelum ada BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji). Sebelum ada BPKH, insya Allah tidak ada antrean,” ujar Menhaj dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Konsolidasi Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1447 H/2025 M yang berlangsung di Asrama Haji Grand El Hajj (Asrama Haji Cipondoh), Tangerang, Banten pada Rabu (8/4).
Namun, usulan itu mendapat banyak kritik dari sejumlah pihak.
(yoa/isn)
Add
as a preferred
source on Google
[Gambas:Video Object Right]
Baca lagi: Ekspansi ke Malaysia, Feel Good Network Luncurkan Tales Asia
Baca lagi: Konser EXO di Jakarta Tambah Hari, War Tiket 15 April
Baca lagi: Ubedilah Badrun Dipolisikan Buntut Kritik Prabowo-Gibran Beban Bangsa
