Menaker Soal UMP 2026: Masih Dikaji, Biasanya Keluar November

October 13, 2025
10:15 AM

Jakarta, kalduikan Indonesia
—
Menteri Ketenagakerjaan
Yassierli
menyatakan penetapan
Upah
Minimum Provinsi (
UMP
) 2026 masih dalam proses kajian. Ia memastikan tim khusus telah dibentuk untuk melakukan perhitungan dan analisis yang komprehensif.
Menurut Yassierli, pemerintah ingin memastikan penetapan UMP tahun depan memperhatikan standar kehidupan layak bagi pekerja. Kajian tersebut mencakup berbagai aspek ekonomi dan sosial agar keputusan yang diambil bersifat adil dan realistis.
“UMP 2026 memang sedang berproses, sudah ada tim yang kita bentuk untuk melakukan kajian-kajian,” kata Yassierli dalam konferensi pers di kantornya, Senin (13/10).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia menambahkan, kajian ini juga menjadi dasar agar kebijakan upah dapat mengakomodasi kebutuhan pekerja dan keberlanjutan usaha.
Yassierli memastikan semua proses pembahasan UMP akan melibatkan Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) dan Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional (LKS Tripnas). Kedua lembaga itu akan memfasilitasi dialog sosial antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja.
“Kami ingin memastikan dialog sosial itu terjadi,” ujarnya.
Menurutnya, keterlibatan semua pihak penting agar keputusan akhir mencerminkan keseimbangan antara kepentingan buruh dan dunia usaha. Ia menargetkan hasil kajian dan pembahasan akan rampung sesuai jadwal tahunan.
“Biasanya rumusan final UMP keluar pada November,” imbuhnya.
Ia juga menegaskan bahwa penetapan UMP 2026 akan mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) 2024. Putusan tersebut mewajibkan pemerintah mempertimbangkan berbagai faktor ekonomi dan sosial dalam menentukan upah minimum.
Terkait tuntutan kenaikan UMP 8,5 persen dari kalangan buruh, Yassierli menyebut hal itu merupakan bagian dari proses aspirasi. Ia memastikan seluruh masukan akan dibahas di Dewan Pengupahan sebelum keputusan akhir diumumkan.
“Itu bagian dari proses, itu adalah aspirasi dan tentu aspirasinya kita tampung. Nanti kita juga akan mendengarkan dari sektor yang lain, selain itu kami juga akan melakukan kajian, nanti juga semua akan dibahas di Dewan Pengupahan, ini bagian dari proses,” pungkasnya.
[Gambas:Video kalduikan]
(ldy/agt)