Jakarta, kalduikan Indonesia
—
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN)
Dadan Hindayana
mengungkap dua risiko besar dalam pelaksanaan proyek Makan Bergizi Gratis (
MBG
).
Dadan mengatakan risiko keracunan makanan lebih besar daripada penyalahgunaan anggaran MBG.
“Ada dua risiko yang besar di MBG, satu, penyalahgunaan anggaran, yang kedua, keracunan. Kalau saya ditanya mana yang ditakutkan yang lebih ditakutkan yang kedua, bukan yang pertama,” kata Dadan di Jakarta Pusat, Selasa (19/8), dikutip
Antara
.
Dadan menyebut pihaknya juga telah menyiapkan langkah mitigasi untuk mencegah korupsi anggaran MBG. Menurutnya, anggaran untuk MBG saat ini tidak disimpan di rekening BGN, tetapi di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
“Anggaran makan bergizi ini tidak disimpan di rekening BGN, tetapi disimpan di KPPN, kemudian begitu mau disalurkan, kami gunakan namanya akun virtual atau virtual account. Nah, virtual account itu diverifikasi oleh dua, satu oleh pegawai BGN, satu lagi oleh mitra, nah kemudian uang itu begitu turun dari KPPN langsung ke virtual account di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG),” katanya.
Dadan menjelaskan pagu anggaran untuk bahan baku dan operasional ditetapkan berdasarkan penggunaan atau at cost dengan menyesuaikan referensi harga pasar untuk masing-masing produk yang digunakan di SPPG.
“Jadi ada kasus yang mitra yang berusaha mencoba mark up (menambahkan harga) ya, dinaik-naikkan harganya, itu dalam waktu singkat saja sudah langsung ketahuan dan mereka sudah harus mengembalikan kelebihan yang mereka klaim, jadi menggunakan harga referensi pasar,” ujarnya.
Ia menegaskan penyalahgunaan anggaran untuk MBG sudah lebih terkontrol. BGN bekerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) akan langsung menindak para mitra yang mencoba mark up harga.
“Sudah pernah ditemukan (mark up harga), dan sudah harus dikembalikan. Dia berusaha agar bahan baku itu harganya dinaikkan dari harga pasar, nah itu kami harus menggunakan referensi harga pasar,” ujarnya.
Dadan menyebut Program MBG yang digagas pemerintah bukan sekadar upaya pemenuhan gizi, melainkan telah menjadi penggerak ekonomi baru di tingkat masyarakat.
Data BGN menunjukkan, hingga pertengahan Agustus 2025, sudah berdiri 5.905 dapur MBG atau SPPG yang melayani sekitar 20,5 juta penerima manfaat.
Pendirian dapur-dapur tersebut dilakukan melalui kolaborasi dengan pengusaha lokal, organisasi masyarakat, serta lembaga swadaya masyarakat, tanpa menambah beban pada APBN 2025. Investasi yang terserap dari masyarakat untuk membangun infrastruktur dapur diperkirakan mencapai Rp12 triliun.
(antara/fra)
[Gambas:Video kalduikan]
Baca lagi: Sinopsis The Naked Gun (2025), Aksi Lawak Liam Neeson Jadi Detektif
Baca lagi: What is the fate of animals after Bandung Zoo closes operations?
Baca lagi: Failed to deal with Putin, Trump argued that peace was not a ceasefire