ObjectRight

Jusuf Kalla Hadiri Rapat di Baleg DPR Bahas RUU Pemerintahan Aceh

Situs News Indoesia Alternatif Informasi Berita Viral Terbaru

Jakarta, kalduikan Indonesia

Wakil Presiden RI ke-10 dan 12, Muhammad
Jusuf Kalla
atau JK, menghadiri rapat dengar pendapat umum (RDPU) di Badan Legislasi (Baleg) DPR membahas revisi UU Pemerintahan Aceh (
UU PA
), Kamis (11/9).
Revisi UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UU PA) sebelumnya telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025 yang diusulkan DPR dan DPD.
Beberapa usul poin perubahannya seperti penegasan kewenangan Aceh, agar tidak tumpang tindih dengan pusat, evaluasi Qanun APBA (Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh), sistem pajak daerah, hingga pengelolaan sumber daya alam lain termasuk karbon.
Pada kesempatan itu, JK berbicara secara umum tentang sejumlah konflik besar yang pernah terjadi di Indonesia pasca kemerdekaan.
“Saya juga ingin menyampaikan bahwa 15 konflik besar di Indonesia,” kata JK mengawali paparannya.
Dia mengungkapkan beberapa konflik tersebut antara lain pemberontakan Madiun (1948); DI/TII di Aceh, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan (1949-1962); pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS) di Ambon (1950), PRRI/Permesta (1957-1961), Gerakan Aceh Merdeka (1976-2005); hingga kerusuhan Mei 1998.
Menurut JK, sejumlah konflik tersebut sebagian besar dipicu karena ketidakadilan dan ketimpangan ekonomi, tak terkecuali di Aceh.
“Kemudian di Poso, karena ketidakadilan politik, orang mengatakan Agama, ketidakadilan politik. Karena masyarakat yang, karena reformasi maka mulai diadakan pemilihan langsung. Hasilnya tentu sesuai mayoritas,” katanya.
Khusus Aceh, terang JK, selama ini wilayah itu memiliki kekayaan sumber daya alam, seperti gas dan minyak. Namun, hasil kekayaan itu tak banyak dirasakan masyarakatnya. Sehingga konflik di Aceh menurut JK juga banyak dipengaruhi karena ketidakadilan ekonomi.
“Tapi, apa yang diperoleh masyarakat Aceh, kecil, dibanding dengan kekayaan yang ada. Maka, terjadilah suatu pikiran yang berakhir dengan konflik negara. Jadi semuanya Aceh itu ketidakadilan ekonomi. Intinya,” ujar JK.
(thr/isn)
[Gambas:Video kalduikan]

Baca lagi: Sule Angkat Bicara Setelah Ramai Dikabarkan Sakit

Baca lagi: KPK opposed to pretrial proposed by Hary Tanoe’s sister

Baca lagi: Millions of Android Phones Threatened Malware, do this immediately

Exit mobile version