ObjectRight

Dedi Mulyadi Respons Gugatan Kebijakan Satu Kelas Diisi 50 Siswa

Situs News Indoesia Alternatif Informasi Berita Viral Terbaru

Bandung, kalduikan Indonesia

Gugatan kebijakan Gubernur Jawa Barat
Dedi Mulyadi
soal satu kelas
50 siswa
SMA/SMK negeri di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung sudah memasuki proses dismissal atau pemeriksaan objek perkara.
Gugatan ini dilayangkan delapan organisasi sekolah swasta dengan Nomor 121/G/2025/PTUN.BDG. Para penggugat mempersoalkan kebijakan Pemprov Jabar soal penambahan rombongan belajar (rombel) tahun ajaran 2025/2026, yakni 1 kelas atau rombel sekolah negeri diisi hingga 50 siswa.
Alex Edward tim kuasa dari delapan organisasi sekolah swasta yang mengajukan gugatan mengatakan, tujuan gugatan ini meminta kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yakni satu kelas 50 siswa SMA/SMK dinyatakan batal dan dicabut.
“Dalam gugatan itu kan salah satu poinnya unsurnya kan harus ada pihak yang dirugikan. Nah, di dalam delapan ini ada memang secara keseluruhan itu mengalami kerugian itu dengan adanya keputusan Gubernur ini,” katanya usai menghadiri tahapan dismissal di PTUN Bandung, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Kamis (7/8).
Alex mengatakan dengan kebijakan itupun guru-guru yang sudah tersertifikasi tidak dapat memenuhi jam pelajaran. Hal itu lantaran berkurangnya murid pada sekolah-sekolah swasta pada tingkat SMA.
“Ya berakibat secara otomatis ya mengakibatkan sarana dan prasarana dari para penggugat juga menjadi terbengkalai. Dan secara tidak langsung kalau ini berlaku juga sampai 3 tahun bisa menyebabkan sekolah-sekolah swasta terutama penggugatnya bisa gunung tikar, bisa bangkrut,” katanya.
Sementara itu, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi tak keberatan atas gugatan yang dilayangkan oleh delapan organisasi sekolah swasta tersebut.
“Gugatan PTUN kan hak setiap orang untuk melakukan gugatan dan bagi saya sangat berbahagia digugat, itu mencerminkan bahwa Gubernur Jawa Barat bekerja,” kata Dedi dalam Konvensi Sains, Teknologi, Industri (KSTI) tahun 2025 yang digelar di Gedung Sabuga Bandung, Kamis.
Dedi mengatakan kebijakan tersebut merupakan salah satu upayanya untuk menyelamatkan para pelajar yang putus sekolah. Dedi mengklaim ada puluhan ribu siswa yang diselamatkan.
“Dan di situ ingat lho, yang digugat itu adalah upaya Gubernur Jawa Barat untuk menyelamatkan putus sekolah. Dan yang kita selamatkan hari ini adalah 47 ribu orang yang bisa bersekolah di sekolah pemerintah free. Bahkan kita di perubahan anggaran ini juga akan menyiapkan pakaian sepatu buat mereka,” katanya.
“Dan kemudian kalau hari ini saya mendapat gugatan ya enggak ada masalah. Ya kita hadapi, kita hormati gugatan itu hak setiap warga negara,” sambung dia.
Dedi menuturkan berdasar data yang ia miliki, tren penerimaan siswa baru di sekolah swasta mengalami penurunan dalam beberapa tahun ke belakang. Namun meski mengalami penurunan, sekolah swasta malah bertambah.
“Tren penerimaan siswa baru di sekolah swasta itu mengalami penurunan dalam 3-4 tahun terakhir. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sekolah swastanya tumbuh bertambah. Ya kan tahun ini saja nambah hampir 60 lebih. Nah nanti kita lihat di petakan apakah sekolah-sekolah swasta yang hari ini mengalami penurunan murid itu disebabkan karena rekrutmen yang ditambah di sekolah negeri atau tidak. Kan itu belum tentu,” katanya.
Dedi mengatakan saat ini tengah melakukan percepatan proses pembangunan ruang kelas baru pada sekolah negeri yang memuat siswanya 50 orang dalam satu kelas.
Selain itu, ia juga berencana akan membangun lima sekolah baru pada tahun 2026. Pembangunan sekolah baru akan dilakukan di beberapa daerah seperti di Kota Bekasi, kabupaten Bekasi, kabupaten Bogor, kota Bogor, kemudian kota Bandung dan Kabupaten Bandung.
Dedi memiliki alasan membangun sekolah di kota atau daerah besar di Jabar. Karena menurut dia, ada keterbatasan ketersediaan sekolah negeri di pusat kota.
“Kenapa itu terjadi? Karena selama ini, mohon maaf ya, pemerintah terdahulu tidak memprioritaskan pendidikan. Tidak membangun ruang kelas baru. Tidak membangun sekolah baru. Di tahun 2020, itu di data yang ada, tidak satupun sekolah yang dibangun oleh pemerintah provinsi,” katanya.
(csr/isn)
[Gambas:Video kalduikan]

Baca lagi: Warga Cari Emas di Sungai Eufrat yang Kering, Hadis Nabi Dibawa-bawa

Baca lagi: KPK Umumkan 2 Anggota DPR Tersangka CSR BI: Satori dan Heri Gunawan

Baca lagi: Laga Real Betis vs Como Brutal, Pemain Pukul-pukulan

Picture of content

content

You may also like