Jakarta, kalduikan Indonesia
—
Wakil Ketua DPR
Sufmi Dasco
Ahmad angkat suara soal unjuk rasa oleh mahasiswa dan masyarakat sipil di sekitar kompleks parlemen yang berujung ricuh pada Senin (25/8).
Dasco menegaskan demonstrasi bagian dari penyampaian aspirasi yang dijamin undang-undang. Di dalamnya juga mengizinkan masyarakat untuk berserikat, berkumpul dan menyampaikan pendapat.
“Ya kalau demo kan saya sudah sampaikan berulang kali bahwa aspirasi itu kan dijamin oleh undang-undang, berserikat, berkumpul, menyatakan pendapat,” kata dia di kompleks parlemen, Selasa (25/8).
Namun, Dasco turut mengingatkan bahwa undang-undang juga mengatur tata cara menyampaikan aspirasi.
“Namun juga di dalam undang-undang atau aturan itu juga ada hal-hal yang mengatur bagaimana cara menyampaikan aspirasi itu,” kata dia.
Dia menerangkan mengenai tunjangan pengganti rumah dinas senilai Rp50 juta yang memicu polemik publik hanya kesalahpahaman informasi yang disampaikan salah satu pimpinan DPR.
Menurut dia, tunjangan tersebut hanya diberikan selama setahun dan berakhir pada Oktober 2025. Tunjangan itu nantinya akan berlaku hingga akhir periode 2029.
“Kemarin itu kan yang disampaikan oleh salah satu anggota dewan itu karena digabung dengan tunjangan perumahan. Tunjangan perumahan yang tadi sudah saya sampaikan,” kata Dasco.
“Jadi setelah Oktober 2025, setelah bulan Oktober 2025, anggota DPR itu tidak menerima, tidak akan mendapatkan tunjangan kontrak rumah lagi,” imbuhnya.
Unjuk rasa di depan DPR berujung ricuh usai aparat dan massa terlibat bentrok belum lama usai dimulai. Aparat langsung membubarkan massa dengan menembakkan air dan gas air mata.
Meski begitu, sebagian besar massa memilih bertahan hingga malam hari. Aksi salah satunya menuntut pembubaran parlemen.
(thr/gil)
[Gambas:Video kalduikan]
Baca lagi: 5 foods that should not be eaten with milk, make mules
Baca lagi: Mobil Pelat ZZH Diamuk Massa Saat Keluar Gedung DPR, Polisi Buka Suara
Baca lagi: Warga Cari Emas di Sungai Eufrat yang Kering, Hadis Nabi Dibawa-bawa
