Daftar Isi
Jakarta, kalduikan Indonesia
—
Usai rangkaian
demonstrasi
yang memakan 10 korban jiwa di berbagai kota di Indonesia selama 25-31 Agustus 2025, pemerintah dan DPR gencar menemui sejumlah perwakilan
rakyat
.
Presiden RI Prabowo Subianto memanggil jajaran ketua umum partai politik ke Istana Negara. Ia memanggil ketum parpol hingga dua kali. Pertama pada Minggu (31/8) dan kedua pada Senin (1/9).
Dalam konferensi pers bersama ketum parpol seusai pertemuan pertama, Prabowo menyampaikan DPR akan mengevaluasi kebijakannya yang menuai kontroversi, salah satunya besaran tunjangan anggota DPR dan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri.
Sehari berselang, Prabowo kembali memanggil ketua umum parpol. Kali ini, bersamaan dengan para tokoh agama dari berbagai organisasi masyarakat dan pimpinan organisasi buruh.
Tak hanya Prabowo, Wapres Gibran juga menerima dan berdialog dengan perwakilan pengemudi pengemudi ojek online di Istana Wakil Presiden, Jakarta, pada Minggu (31/8) siang.
Pertemuan itu sempat menuai polemik lantaran asosiasi ojol, Garda Indonesia menyebut para driver yang menemui Gibran itu bukanlah bagian dari asosiasinya. Namun empat perusahaan ojol yang terdiri dari Gojek, Grab, Maxim, dan InDrive membantah itu, menyatakan bahwa yang bertemu Gibran merupakan mitra mereka.
Langkah yang sama juga diambil oleh rumpun legislatif, DPR yang pada Rabu (3/9), pimpinan DPR menerima perwakilan mahasiswa di Gedung DPR. Setelah pertemuan itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad meminta maaf jika kinerja DPR dinilai belum memuaskan dalam mewakili aspirasi masyarakat.
Selain itu, ia menyatakan mereka juga akan mengambil langkah ‘Reformasi DPR’ yang bertujuan DPR menjadi lembaga yang lebih baik ke depan. Lantas apakah pertemuan ini dapat benar-benar merespons tuntutan rakyat?
Jangan cuma lip service
Direktur Trias Politika Strategis Agung Baskoro menyatakan bahwa langkah pertemuan para elite politik dengan sejumlah kelompok masyarakat itu harus dibarengi dengan langkah konkret. Ia mengatakan bahwa dalam mengatasi situasi ini, pemerintah tak bisa hanya sekedar melakukan
lip service
belaka.
Di satu sisi, Agung tetap mengapresiasi langkah DPR dan pemerintah tersebut. Namun menurutnya hal itu tetap tak cukup, harus diikuti dengan langkah konkret.
“Karena kalau ini tetap dipertahankan budaya-budaya politik lama yang sekedar lips service basa-basi, ini akan memancing kericuhan maupun kekesalan masyarakat,” ucap Agung kepada
kalduikanIndonesia.com
, Kamis (4/9).
Agung pun mengatakan bahwa saat ini demografi Indonesia didominasi dari kalangan generasi Z dan milenial. Ia menyebut Gen Z dan milenial tidak suka suatu hal yang rampung di omongan saja, melainkan membutuhkan aksi nyata.
“Harus segera ditindaklanjuti dengan kebijakan, dengan undang-undang yang direvisi atau undang-undang yang segera disahkan, katakanlah perampasan aset. Karena itu ujung yang dinanti oleh masyarakat yang menuntut selama ini, dan masyarakat yang menuntut selama ini itu kan Gen Z dan milenial yang suka yang pasti-pasti dan konkret-konkret,” katanya.
Ia pun menyatakan bahwa para elite politik harus jeli dalam membaca perkembangan demografi di Indonesia ini.
”
What’s next
? ujungnya apa? berikutnya gimana? Nah, DPR mereka harus paham sosiodemografi yang baru ini. Ya, kalau tidak mau terjadi bom waktu masalah yang terjadi kemarin,” ucap dia.
Alarm buat elite politik
Direktur Eksekutif Center for Indonesian Governance and Development Policy, Cusdiawan berpendapat seluruh pertemuan ini dapat ditafsirkan sebagai upaya meredam amarah sekaligus memulihkan kepercayaan publik.
“Namun dalam hemat saya, langkah tersebut tidak terlalu berdampak,” kata Cus kepada
kalduikanIndonesia.com
, Kamis (4/9).
Cus menyampaikan bahwa gelombang aksi besar sejak 25-31 Agustus kemarin merupakan alarm serius bagi elite politik di Indonesia untuk berbenah.
Ia mengingatkan bahwa demo berjilid itu merupakan peringatan bagi elite bahwa suara publik yang dilecehkan secara terus menerus bisa berubah menjadi kemarahan besar publik.
“Sewaktu-waktu bisa meledak juga jika para elite dan institusi tidak kunjung berbenah,” ucap dia.
Cus berpendapat masalah ini bisa terus berlarut dan menjadi bom waktu jika para elite politik tak serius dalam membenahi diri baik dari sisi kelembagaan maupun etika politik yang ditunjukkan ke publik.
“Perbaikan tersebut juga harus ditunjukkan oleh institusi Polri yang belakangan juga menuai sorotan tajam,” ucapnya.
Cus mengatakan kalaupun belakangan eskalasi protes dari masyarakat tak semasif dalam beberapa hari sebelumnya. Hal itu bisa saja karena mereka menyadari adanya dugaan ‘pengondisian’ ataupun ‘rekayasa’ yang bisa membuat orientasi demo terlihat bergeser dengan semakin masifnya kerusuhan dan penjarahan.
“Dan hal itu bisa berdampak negatif bagi masyarakat yang turun ke jalan, baik dari sisi keselamatan mereka karena yang dikhawatirkan eskalasi kekerasan aparat akan semakin meningkat,” ujar dia.
Cus pun mengatakan langkah yang paling tepat untuk memulihkan kepercayaan publik hari ini adalah mengakomodasi aspirasi dan tuntutan publik. Ia menyatakan bahwa kebijakan yang dilahirkan pemerintah harus senantiasa membela kepentingan rakyat luas.
“Mempercepat proses legislasi sejumlah RUU yang berpotensi menguatkan posisi masyarakat rentan, dan RUU Perampasan Aset yang dinilai akan berpihak pada publik secara luas,” ucap dia.
Parpol harus berbenah
Lalu, Cus juga menyoroti secara khusus partai politik (parpol) yang menurutnya harus berbenah diri ke depan. Ia menyatakan bahwa parpol di Indonesia harus menunjukkan komitmennya untuk menjadi parpol yang lebih modern.
Cus menyampaikan secara konstitusional parpol memegang peranan yang sangat kuat dalam menentukan posisi jabatan publik di Indonesia. Ia pun menyampaikan bahwa proses rekrutmen politik parpol harus dibenahi.
“Memperbaiki kaderisasi agar bisa menghasilkan kader yang benar-benar berkualitas sehingga tidak melulu mengandalkan popularitas maupun kekuatan uang,” ujarnya.
“Dan juga proses rekrutmen politiknya, mengingat orang-orang dari parpol inilah yang akan mengisi pos-pos jabatan publik. jadi sumber masalah di republik ini salah satunya ya di partai politik,” imbuhnya.
Ia berpendapat di tengah kondisi krisis kepercayaan ini, hanya langkah-langkah itu yang bisa memperbaiki kepercayaan publik.
Sentil pernyataan Prabowo
Pada saat yang sama, Cus juga menyayangkan sejumlah pernyataan Prabowo yang dinilai justru menimbulkan kontroversi belakangan.
Salah satunya, pernyataan dugaan tindakan mengarah makar. Ia berpendapat ucapan itu justru bisa ditafsirkan dapat mendelegitimasi suara publik itu sendiri. Ia menyatakan kendati Prabowo di satu sisi tampak memerhatikan tuntutan publik, namun di sisi lain ucapannya juga berpotensi kontraproduktif.
“Padahal yang harusnya dilakukan adalah memberi pernyataan publik yang bisa meneduhkan suasana kebatinan publik,” ucapnya.
Lalu Cus juga mengomentari ucapan Prabowo lainnya, yakni soal meminta Kapolri menaikkan pangkat luar biasa bagi polisi yang terluka selama bertugas di rangkaian demonstrasi kemarin. Ia juga menyayangkan ucapan Prabowo itu.
“Harusnya, Pak Prabowo juga menunjukkan simpati yang luar biasa pada korban yang meninggal, yang sebagian akibat kekerasan aparat, belum lagi korban luka-luka maupun kejelasan mereka yang saat ini ditahan,” ujar dia.
(mnf/dal)
[Gambas:Video kalduikan]
Baca lagi: SIM renew rate September 2025, complete with conditions
Baca lagi: Erika Carlina Umumkan Kelahiran Anak Laki-laki Pertama
