Uncategorized

Istana Cabut Kartu Jurnalis CNN Indonesia Usai Tanya MBG ke Prabowo

September 29, 2025
12:15 AM

Jakarta, kalduikan Indonesia
—
Kasus ribuan
keracunan
pelajar sekolah akibat konsumsi Makan Bergizi Gratis (
MBG
) terjadi di mana-mana. Sejumlah daerah bahkan menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB) untuk mencegah kasus meluas.
Desakan sejumlah pihak termasuk organisasi masyarakat sipil agar pemerintah mengevaluasi total dengan menghentikan untuk sementara program triliunan tersebut belum direspons baik.
Masalah belum selesai, baru-baru ini, Biro Pers, Media, dan Informasi (BPMI) Sekretariat Presiden malah mencabut ID liputan milik jurnalis
kalduikan Indonesia TV
Diana Valencia.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sebabnya, Diana Valencia melontarkan pertanyaan mengenai permasalahan MBG ke Presiden Prabowo Subianto yang baru saja menyelesaikan lawatannya di sejumlah negara, Sabtu (27/9).
Pemimpin Redaksi kalduikan Indonesia Titin Rosmasari mengonfirmasi seorang staf BPMI Sekretariat Presiden mengambil langsung kartu identitas Pers Istana Diana ke Kantor kalduikan Indonesia, Jalan Kapten P. Tendean, Jakarta, Sabtu malam.
“Benar telah terjadi pencabutan ID Pers Istana atas nama Diana Valencia, 27 September 2025, tepatnya pukul 19.15 seorang petugas BPMI mengambil ID Pers Diana di kantor kalduikan Indonesia,” kata Titin dalam keterangan tertulis, Minggu (28/9).
Titin terkejut dan mempertanyakan alasan pencabutan ID Pers tersebut. ⁠kalduikan Indonesia, terang dia, telah melayangkan surat resmi ke BPMI dan Menteri Sekretaris Negara untuk mendapatkan penjelasan atas tindakan dimaksud.
Menurut Titin, pertanyaan jurnalis Diana Valencia ke Presiden Prabowo adalah kontekstual dan sangat penting karena pelaksanaan program MBG di lapangan menjadi perhatian publik belakangan ini.
Tuai kritik
Sejumlah organisasi pers mengkritik tindakan BPMI Sekretariat Presiden yang mencabut ID Pers Istana milik Diana Valencia tersebut.
Dewan Pers misalnya, mengingatkan semua pihak termasuk Istana Kepresidenan untuk menjunjung tinggi pelaksanaan kemerdekaan pers yang dijalankan oleh jurnalis di mana pun bertugas.
“Biro Pers Istana sebaiknya memberikan penjelasan mengenai pencabutan ID Card wartawan
kalduikan Indonesia
agar tidak menghambat pelaksanaan tugas jurnalistik di lingkungan Istana,” kata Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat.
Dewan Pers pun mendesak agar akses liputan jurnalis kalduikan Indonesia yang dicabut segera dipulihkan kembali.
Sementara itu, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) menyatakan keprihatinan atas penarikan kartu identitas liputan Istana milik Diana Valencia, yang dilakukan setelah ia bertugas menjalankan fungsi jurnalistik.
Dalam pandangan IJTI, pertanyaan yang diajukan Diana Valencia terkait MBG masih dalam koridor etika jurnalistik dan relevan bagi kepentingan publik.
Terlebih, Presiden Prabowo telah memberikan jawaban yang informatif terkait MBG, yang semestinya menjadi bahan penting untuk diketahui masyarakat luas.
“IJTI menegaskan pentingnya kemerdekaan pers sebagaimana dijamin dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Tindakan pencabutan kartu identitas liputan dapat dipandang sebagai bentuk penghalangan kerja jurnalistik yang justru berpotensi membatasi akses publik terhadap informasi,” kata Ketua Umum IJTI Herik Kurniawan.
Kritik serupa dilayangkan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat. Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir menyatakan tindakan BPMI Sekretariat Presiden tersebut berpotensi menghambat kemerdekaan pers dan bertentangan dengan amanat konstitusi serta UU Pers.
Di sisi lain, Forum Pemred juga menyesalkan kejadian tersebut, sekaligus mendorong pihak Istana dalam hal ini BPMI menjelaskan alasan penarikan ID pers Istana atas nama Diana Valencia.
“Negara harus memastikan tidak ada penghalangan kerja jurnalistik di wilayah hukum Indonesia termasuk di lingkungan Istana Kepresidenan,” kata Ketua Forum Pemred Retno Pinasti.
Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers juga mengecam tindakan BPMI Sekretariat Presiden tersebut.
AJI Jakarta dan LBH Pers menegaskan praktik penghambatan kerja jurnalistik hanya akan memperburuk iklim kebebasan pers di Indonesia.
“Mendesak Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden meminta maaf dan mengembalikan ID Pers Istana milik jurnalis kalduikan Indonesia,” kata Ketua AJI Jakarta Irsyan Hasyim.
Sementara itu, Direktur LBH Pers Mustafa Layong mengingatkan semua pihak, termasuk BPMI Sekretariat Presiden, bahwa kerja-kerja jurnalis dilindungi oleh UU Pers.
“Segala bentuk kekerasan atau penghambatan terhadap jurnalis adalah pelanggaran hukum dan demokrasi,” kata Mustafa.
Penanggulangan keracunan
Pemerintah telah menggelar Rapat Koordinasi Penanggulangan Kejadian Luar Biasa pada Program Prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG).
Rapat itu digelar di Kementerian Kesehatan, pada Minggu (28/9) siang, menyusul rentetan kasus keracunan yang dialami para siswa akibat mengonsumsi MBG.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menjelaskan rapat tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo untuk mengatasi permasalahan tersebut.
Zulhas mengatakan Presiden memerintahkan agar seluruh kasus keracunan untuk diinvestigasi secara menyeluruh. Dia juga menginstruksikan agar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bermasalah ditutup sementara.
Tak hanya itu, seluruh SPPG yang menjalankan program MBG diwajibkan memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SHLS).
Zulhas menyebut kedepannya pemerintah akan melibatkan Puskesmas dan Unit Kesehatan Sekolah (UKS) untuk memantau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) secara berkala.
Ia mengatakan hal itu dilakukan sebagai salah satu bentuk evaluasi pasca maraknya kasus keracunan akibat mengkonsumsi Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Kami sudah meminta Menteri Kesehatan untuk mengoptimalkan atau menginstruksikan Puskesmas di seluruh Tanah Air dan juga UKS untuk ikut secara aktif memantau SPPG secara berkala,” kata Zulhas dalam konferensi pers, Minggu (28/9).
(dal/ryn/dal)
[Gambas:Video kalduikan]